Pages

KALIA KADER PMII?? MASA SIH BELUM TAU SEJARAH BERDIRINYA PMII!

    PERJALANAN PMII DALAM DINAMIKA SOSIO-HISTORIS

    Sejarah Berdirinya PMII
    Sejarah Berdirinya PMII

    PMII sebagai organisasi mahasiswa yang mayoritas anggotanya merupakan muslim berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah atau selaras dengan pemahaman keagamaan NU, mengalami perjalanan yang panjang dalam pembentukannya. Lahirnya PMII tidak berjalan dengan mulus, banyak sekali hambatan dan rintangan yang harus dihadapinya.

    Keinginan mendirikan organisasi mahasiswa NU dari berbagai mahasiswa NU di Indonesia sangat kuat, akan tetapi PBNU tidak cepat-cepat memberikan lampu hijau.

    Argumentasi dari PBNU adalah belum perlu adanya organisasi mahasiswa NU sebagai wadah dan aspirasi mahasiswa NU di berbagai perguruan tinggi, karena NU sudah memiliki organisasi bernama IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama). IPNU dirasa mampu untuk menjadi wadah bukan hanya untuk pelajar, tetapi juga untuk mahasiswa NU secara umum.

    Akan tetapi, kemauan keras dan semangat yang tak mudah redup untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU terus bergelora, bahkan para mahasiswa NU semakin masif mensosialisasikannya ke berbagai kampus di Indonesia. 

    Berkat kegigihan dan semangat yang kuat dari mahasiswa NU ini kemudian PBNU tidak bisa tidak memberikan lampu hijau untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU. Organisasi inilah yang kemudian memiliki nama PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Mari kita lihat secara komprehensif bagaimana latar sosio-historis perjalanan PMII.

    SOSIO-HISTORIS KELAHIRAN PMII

    Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir dari rahim Departemen Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) pada 21 Syawal 1379 H atau 17 April 1960 M. Adapun IPNU adalah organisasi pelajar yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU).

    Dari geneologi kelahiran PMII ini saya menyebut PMII sebagai cucu dari NU, karna cikal bakal lahirnya PMII adalah dari IPNU itu sendiri, yang mana IPNU merupakan anak kandung atau organisasi yang lahir dari rahim NU.

    Ide lahirnya PMII ini berawal dari keinginan dan hasrat yang kuat di kalangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi yang menjadi wadah dan aktivitas mahasiswa NU di Perguruan Tinggi Islam maupun umum. Hal ini wajar, mengingat realitas politik pada dasawarsa 50-an banyak lahir organisasi mahasiswa di bawah underbouw partai politik ataupun organisasi sosial keagamaan. Misalkan SEMMI (dengan PSII), KMI (dengan PERTI), IMM (dengan Muhammadiyah), dan HMI (dekat dengan Masyumi).

    Akan tetapi, karena pada konteks itu telah ada IPNU yang mana sebagian besar pengurusnya adalah mahasiswa NU, maka IPNU tidak hanya menjadi wadah pelajar NU, melainkan juga menjadi wadah bagi mahasiswa NU.

    Meskipun pada tahun 1955 mahasiswa NU di Jakarta sempat mendirikan organisasi bernama Ikatan Mahasiswa NU (IMANU), di Bandung berdiri Persatuan Mahasiswa NU (PMNU) dan di Surakarta berdiri Keluarga Mahasiswa NU (KMNU), namun organisasi ini tak berdiri lama, karna PBNU tidak cepat-cepat memberikan restu. Bisa dipahami, saat itu IPNU baru saja lahir pada tahun 1954, sementara pengurus IPNU juga banyak yang berstatus mahasiswa.

    Bisa dibayangkan Jika mendirikan organisasi mahasiswa NU baru akan susah untuk mengelola dan mengurus kedua organisasi yang berada di bawah naungan NU, maka dari ini dikhawatirkan IPNU tidak ada yang mengurusi.

    Semangat untuk mendirikan organisasi yang menjadi wadah mahasiswa NU terus berlanjut di muktamar II IPNU pada 1957 di Pekalongan. Namun, lagi-lagi tidak mendapatkan respon yang serius, dengan dalih bahwa IPNU yang pada saat itu masih baru terbentuk memerlukan pembenahan dan konsolidasi yang matang. 

    Dalam perjalannya, berkat kegigihan dan perjuangan mahasiswa NU ini memperoleh solusi pada muktamar III IPNU pada 27-31 Desember 1958 di Cirebon dengan membentuk Departemen Perguruan Tinggi2. 

    Departemen Perguruan Tinggi IPNU ini yang akhirnya menjadi wadah dan aspirasi mahasiswa NU.1958 di Cirebon dengan membentuk Departemen Perguruan Tinggi2. Departemen Perguruan Tinggi IPNU ini yang akhirnya menjadi wadah dan aspirasi mahasiswa NU.

    Sayangnya, Departemen Perguruan Tinggi IPNU ternyata tidak bisa meredam keinginan mahasiswa NU untuk memisahkan diri, karena IPNU tidak bisa menampung aspirasi mahasiswa. Hal ini karena beberapa alasan, pertama, kondisi obyektif menunjukkan bahwa keinginan, dinamika dan gerakan mahasiswa berbeda dengan keinginan para pelajar. 

    Kedua, dengan hanya membentuk departemen dalam IPNU, mahasiswa NU tidak bisa masuk sebagai anggota Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), sebab PPMI hanya bisa menampung ormas mahasiswa.

    Ketiga, kondisi sosial-politik bangsa Indonesia mendesak agar NU mempunyai organisasi mahasiswa sebagai wadah pengkaderan intelektual maupun kepemimpinan NU. Hal ini tak lain karena NU pada konteks itu adalah sebagai pemenang ketiga dalam pemilu 1955, pada saat sama, satu-satunya wadah mahasiswa Islam hanyalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). 

    HMI sendiri terlalu dekat dengan masyumi yang secara politik sudah berseberangan dengan NU. Ditambah lagi Masyumi yang bermasalah dan terlibat dalam pemberontakan PRRI.

    Perjuangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa di bawah naungan NU mencapai puncaknya ketika IPNU mengadakan Konferensi Besar (Konbes) pada 14-17 Maret 1960 di Kaliurang, Yogyakarta. Ismail Makky (Ketua Departemen Perguruan Tinggi IPNU) dan Moh. Hartono, BA (Mantan wakil pemimpin usaha harian Pelita Jakarta) menjadi wakil mahasiswa yang berbicara di depan peserta Konbes, yang kemudian mereka pertegas keinginan mahasiswa untuk mendirikan organisasi yang mewadahi aspirasi mahasiswa NU. Kesimpulan dari konbes tersebut menghasilkan keputusan perlunya mendirikan suatu organisasi mahasiswa NU.

    Langkah selanjutnya adalah membentuk panitia sponsor pendiri organisasi yang beranggotakan 13 orang. Tugas dari tim 13 ini adalah melakukan musyawarah mahasiswa NU se-Indonesia yang akan bertempat di Surabaya dengan limit satu bulan setelah keputusan Kaliurang. Ketiga belas orang tim tersebut adalah Cholid Mawardi (Jakarta), Said Budairy (Jakarta), M. Sobich Ubaid (Jakarta), M. Makmun Syukri, BA (Bandung), Hilman (Bandung), H. Ismaiil Makky (Yogyakarta), Munsif Nahrawi (Yogyakarta), Nuril Huda Suaidy HA (Surakarta), Laily Mansur (Surakarta), Abd. Wahab Jailani (Semarang), Hisbullah Huda (Surabaya), M. Cholid Narbuko (Malang) dan Ahmad Husain (Makasar).

    Sebelum musyawarah dilaksanakan, tim panitia yang diwakili oleh tiga orang, yakni Hisbullah Huda, M. Said Budairy dan Makmun Sukri BA menghadap kepada Ketua Umum PBNU, KH. Dr. Idham Khalid untuk meminta doa restu dan persetujuan ihwal pembentukan organisasi mahasiswa NU tersebut. Dalam nasehatnya, KH. Idham Khalid menyarankan agar organisasi yang akan dibentuk benar-benar dapat diandalkan sebagai kader NU dengan argumen ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa harus diamalkan bagi kepentingan rakyat. Bukan ilmu untuk ilmu.

    Setelah memberi nasehat, Ketua Umum PBNU merestui dilaksanakannya musyawarah mahasiswa tersebut.

    Selanjutnya, pada 14-16 April 1960 diselenggarakan musyawarah mahasiswa NU se-Indonesia bertempat di sekolah Mualimat NU Wonokromo Surabaya untuk membahas tentang peresmian organisasi sesuai keputusan konbes IPNU di Kaliurang sebulan sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut sempat muncul perdebatan tentang nama organisasi yang akan dibentuk.Dari proses perdebatan itu muncul beberapa nama yang diusukan oleh peserta musyawarah antara lain :

    1. Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU), diusulkan oleh delegasi dari Jakarta
    2. Persatuan atau Perhimpunan Mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah atau Perhimpunan Mahasiswa Sunni yang diusulkan oleh delegasi dari Yogyakarta
    3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang diusulkan oleh delegasi Bandung, Surabaya dan Surakarta.

    Dari ketiga usulan tersebut akhirnya yang disetujui adalah nama PMII. Dalam hal ini peserta sebenarnya menyadari bahwa organisasi ini adalah organisasi kader partai NU, akan tetapi semua menghendaki agar nama NU tidak dicantumkan. Hanya saja mereka sepakat agar organisasi ini tidak terlepas dari makna filosofis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dengan rumusan pemikiran sebagai berikut:

    1. Mewujudkan adanya kedinamisan sebagai organisasi mahasiswa, khususnya karena pada saat itu situasi politik nasional diliputi oleh semangat revolusi.
    2. Menampakkan identitas ke-Islaman sekaligus sebagai kelanjutan dari konsepsi NU yang berhaluan paham Ahlussunnah wal Jamaah, juga berdasarkan perjuangan para wali di pulau Jawa yang telah sukses melaksanakan dakwahnya penuh toleransi dengan mengakulturasi budaya setempat. Mahasiswa NU diharapkan bisa mengkaji budaya untuk bisa dimanfaatkan mana yang bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam, sehingga dengan begitu nilai-nilai ajarannya bersifat akomodatif.
    3. Memanifestasikan nasionalisme sebagai semangat kebangsaan, oleh karena itu nama Indonesia harus tetap tercantum.

    Dari hasil keputusan perihal penamaan PMII ini, setidaknya ada empat hal yang menarik untuk dibahas. Pertama, istilah Pergerakan, pada mulanya huruf P dalam PMII mempunyai tiga alternatif kepanjangan, yaitu pergerakan, perhimpunan, dan persatuan. Akhirnya yang dipilih adalah pergerakan (Movement/alharakah) dengan argumentasi sifat mahasiswa yang selalu dinamis dan aktif, perubahan, mempunyai sifat bergerak secara aktif.

    Kedua, mahasiswa. PMII mengartikan mahasiswa sebagai generasi muda yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terdapat tanggung jawab keagamaan, intelektual sosial kemasyarakatan dan tanggung jawab individual sebagai hamba Tuhan maupun kader bangsa dan negara. Mahasiswa diangankan memuat kandungan-kandungan, nilai-nilai intelektualitas, idealitas, komitmen dan konsistensi.

    Ketiga, Islam. Islam yang dipahami PMII merupakan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah sebagai corak basis keagamaan yang ditempuh selama menimba ilmu-ilmu agama di pesantren. Di samping itu, corak keberislaman ini selaras dengan apa yang dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam setiap pemikiran dan sikapnya. Sebuah pemahaman Islam yang mengakulturasi budaya masyarakat setempat dengan ajaran-ajaran keislaman.

    Keempat, nasionalisme dan nama Indonesia. Penegasan istilah nasionalisme dan nama Indonesia sebagaimana terdapat dalam prinsip pemikiran poin ketiga, menunjukkan bahwa sejak awal kelahirannya, PMII sudah memberi komitmen yang kuat bagi rasa nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Penegasan istilah nasionalisme dan Indonesia ini juga sebagai sikap terhadap organisasi mahasiswa Islam yang lebih dulu ada yakni HMI yang tidak menegaskan nama Indonesia di dalamnya.

    Musyawarah mahasiswa NU itu juga memutuskan tiga orang formatur yang diberi tugas menyusun kepengurusan. Mereka antara lain adalah Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum, A. Chalid Mawardi sebagai ketua satu dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum. Di samping itu forum berhasil menetapkan peraturan dasar PMII yang berlaku mulai 17 April 1960. Selanjutnya tanggal inilah yang dinyatakan sebagai hari lahirnya PMII secara resmi.

    Dari sini sudah jelas bahwa ide dasar pendirian PMII murni berawal dari inisiatif pemuda NU. Pilihan untuk bernaung di bawah panji NU bukanlah sekedar pertimbangan praktis, bukan pula karena kondisi saat itu dependen atau menjadi organisasi underbouw merupakan kemutlakan, tetapi jauh dari itu keterikatan PMII-NU telah terbentuk dan sengaja dibangun atas dasar kesamaan nilai, kultur, akidah, pola pikir, bertindak, berperilaku dan cita-cita yang sama.

    Meskipun pada selanjutnya PMII harus memilih independen sebagai sebuah prinsip kedewasaan dan kedinamisan organisasi, akan tetapi tidak serta merta bisa dipisahkan dengan NU, hal ini karena kesamaan visi dan cita-cita sebagaimana disebut. Adapun perihal independensi PMII ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

    BERPENGARUH DI USIA MUDA

    Organisasi mahasiswa yang baru terbentuk ini mulai menunjukkan gerakan-gerakan politik maupun sosial yang sangat cepat dan berpengaruh. Dalam usianya yang tergolong muda, PMII telah aktif terlibat dalam dunia kemahasiswaan dan kepemudaan baik di kancah nasional maupun internasioanal. Hal ini bisa dibuktikan dengan masifnya gerakan-gerakan PMII, seperti Said Budairi selaku Sekretaris Umum (PMII) pada September 1960 mewakili PMII dalam konferensi pembentukan panitia internasional forum pemuda sedunia di Moskow (Contituente Metting for the Youth Forum). Sepulang dari Moskow, ia singgah di Mesir untuk konsolidasi dengan mahasiswa NU yang berada di luar negeri.

    Begitu juga dengan Chalid Mawardi selaku Ketua I PB PMII yang pada Juni 1961 berangkat ke Moskow mengahadiri forum pemuda sedunia. Hal ini membuktikan bahwa PMII bukanlah organisasi sempalan dari organisasi mahasiswa yang terlebih dahulu ada, tetapi merupakan proses lanjut dari gerakan mahasiswa Nahdliyin yang mana sebelumnya tergabung dalam Departemen Perguruan Tinggi IPNU.

    Tidak hanya itu, gerakan PMII pada sekitar tahun 1966 sangat berpengaruh. Gerakan ini dimainkan oleh PMII yang memimpin gerakan-gerakan mahasiswa Indonesia. Ketika itu Zamroni sebagai ketua PB PMII dipercaya memimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) melalui pertemuan yang diprakarsai oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Sjarief Thajeb. Organisasi yang tergabung dalam KAMI adalah PMII, PMKRI, GMNI, dan Mapancas.

    Zamroni sebagai kader PMII sangat lincah dan sigap memimpin KAMI. Terutama dalam memimpin demonstrasi mahasiswa. Pengorbanan Zamroni sampai pada konsekuensi nyata bahwa sebagai pemimpin gerakan mahasiswa, harus merelakan jemari tangannya terpotong hingga tersisa dua buah. Ini sekaligus menjadi bukti begitu besarnya pengorbanan Zamroni yang jugaa kader PMII dalam membela dan menggerakkan idealisme mahasiswa.

    Tak hanya itu, inspirasi KAMI terhadap gerakan mahasiswa mampu memberi motivasi pada komunitas gerakan mahasiswa baru sebagai lambang perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Maka muncullah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.

    Gerakan ini menjadi kebanggaan dan rasa solidaritas yang tinggi dari kalangan organisasi mahasiswa lain. PMII juga telah membuktikan bahwa mampu mengambil andil yang besar dalam menginisiasi sikap mahasiswa. Meminjam Mahbub Junaidi, bahwa tangan PMII lah yang mengayunkan garis-garis besar dan pokokpokok statemen pembubaran PKI, apa yang terjadi setelah itu kita semua sudah tahu, likuidasi secara total dilakukan seutuhnya oleh masa rakyat yang cinta kepada Pancasila.

    Kebijakan serta garis-garis yang ditentukan oleh PB PMII ketika itu, agar kader PMII harus memimpin KAMI sangat tepat. Bahwa PMII harus ikut dan memimpin KAMI mulai pusat sampai daerah. Kebijakan ini telah dibuktikan dengan cepat dan luas oleh PMII. Zamroni telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan baik pada KAMI. Itu berarti juga kepemimpinan oleh PMII.

    Gerakan lain dari PMII adalah ketika sahabat Zamroni bersama 34 orang pemuda Indonesia berhasil mencetuskan deklarasi pemuda, sehingga lahirlah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), kemudian KNPI berhasil masuk ke dalam GBHN pada sidang umum MPR 1978. Dan sampai hari ini KNPI menjadi organisasi pemuda paling berpengaruh di Indonesia.

    Begitu juga pada tahun 1974 PMII bergabung ke dalam kelompok Cipayung. Kelompok yang berkomitmen untuk terus mempertahankan idealisme sebagai organisasi mahasiswa. Di situlah tempat sejumlah organisasi ekstra-universitas dengan berbagai latar sosial, ideologi dan agama mengadakan pertemuan untuk membahas masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-citakan.

    Kelompok Cipayung ini terdiri dari berbagai kelompok organisasi mahasiswa, antara lain PMII, HMI, GMNI, GMKI, dan PMKRI. Kehadiran kelompok Cipayung ini sangat berharga bagi kalangan aktivis mahasiswa. Karna pada saat itu gerakan mahasiswa terus dibatasi ruang geraknya oleh kebijakan pemerintah yang otoriter. Bahkan sampai hari ini, para alumnus kelompok Cipayung bisa kita temukan di sektor-sektor pemerintahan, dosen, LSM, dan pengabdian masyarakat.

    Gerakan lain PMII adalah solidaritas. Hal itu tercermin pada pembelaan PMII terhadap HMI yang terancam dibubarkan oleh presiden Soekarno. Ketika HMI yang dianggap berafiliasi dengan Masyumi mendapatkan cobaan dan terancam dibubarkan, PMII menggerakkan dan memimpin kalangan pelajar, pemuda dan mahasiswa Islam untuk melakukan solidaritas dan pembelaan.

    Pembelaan PMII bersama GP Ansor pada 19-26 Desember 1964, menyelenggarakan musyawarah di kalangan pelajar dan mahasiswa Islam. Musyawarah ini menghimpun organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa Islam yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan pemuda Islam. Kemudian melahirkan organisasi federasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam yang dikenal dengan nama GEMUIS (Generasi Muda Islam).

    Salah satu hasil musyawarah itu adalah usaha yang harus dilakukan untuk menyelamatkan HMI yang sedang mengalami cobaan berat. Dari sinilah GEMUIS menghasilkan dua keputusan penting tentang usaha pembelaan terhadap HMI dengan pernyataan; pertama, HMI bukanlah underbow dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai atau organisasi manapun. Kedua, masalah yang dihadapi HMI tidak dapat dipisahkan dari masalah keseluruhan umat Islam.

    INDEPENDENSI PMII

    Perjalanan PMII berikutnya menuntut pada kondisi sosial yang sangat dinamis. Kepekaan dan kepandaian membaca konteks sosial politik Orde Baru, membuat PMII sibuk untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam membangun gerakannya. PMII sangat peka pasca Jatuhnya rezim Orde Lama dan naiknya Soeharto sebagai Presiden RI sekaligus penguasa Orde Baru membawa kepada perubahan politik dan pemerintahan yang sangat signifikan. Pemerintahan Orde Baru berhasrat untuk mengurangi kekuatan partai-partai yang berbau ideologi dengan cara mendirikan partai tersendiri sebagai kekuatan penopang bagi kekuasaannya, yakni Golongan Karya (Golkar).


    Rezim Orde Baru juga melakukan penyederhanaan Partai. Penyederhanaan dilakukan dengan cara pengelompokan(regrouping) dari sepuluh kontestan pemilu menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok nasionalis yang diwakili oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari (PKI, PNI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik). Kelompok kedua adalah kelompok keagamaan yang diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari (NU, Parmusi, PSII dan Perti). Dan kelompok ketiga adalah kelompok karya yang diwakili oleh Partai Golkar (Golkar). Dari ketiga partai tersebut,Golkar identik dengan partai penguasa, lewat Golkarlah upaya politik Soeharto mempertahankan kekuasaannya. Sementara partai-partai lain hanyalah figuran demokrasi yang juga dikendalikan oleh Soeharto.

    Kebijakan pemerintah Orde Baru tersebut membuat sebuah kekuasaan yang tidak bisa dijamah apalagi dikritisi oleh masyarakat. Bentuk hegemoni pemerintah ini mengakibatkan masyarakat umum dan mahasiswa memiliki ruang gerak yang sempit untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah. Keadaan ini tidak membuat sikap kritis warga PMII berkurang. Terhadap hal ini PMII mensosialisasikan kepada masyarakat umum dan mahasiswa beberapa pemikiran sebagai berikut :

    1. Mahasiswa perlu mengembangkan pemikiran-pemikiran yang lebih kritis dan analitis dalam menghadapi persolalan masyarakat dan secara tajam memiliki kepekaan dalam melihat dimensi di belakang munculnya realitas di masyarakat seperti nilai, kepentingan dan kekuasaan.M
    2. Mahasiswa perlu meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosialnya, yakni kesadaran tentang siapakah yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan Orde Baru.K
    3. ekecewaan-kekecewaan yang dialami oleh para aktivis yang mana dulu memimpikan hasil yang sukses dan konkret di dalam memperjuangkan TRITURA, tapi kenyataannya hasil perjuangan itu semakin lama semakin menipis di bawah kekuasaan Orde Baru.

    Keadaan tersebut mengharuskan PMII untuk peka dan pandai membaca realita politik yang mengerdilkan setiap komponen masyarakat termasuk partai politik selain Golkar. Dari hasil pembacaan itu, PMII berpandangan bahwa jika tetap bernaung di bawah NU yang masih berada dalam wilayah politik praktis, maka PMII akan mengalami kesulitan untuk berkembang sebagai organisasi mahasiswa.

    Atas dasar pertimbangan ini diadakanlah Musyawarah Besar (Mubes) pada 14 Juli 1972 di Munarjati, Malang. Dari Mubes tersebut, PMII memutuskan untuk independen yang tertuang dalam Deklarasi Munarjati8. Independensi berarti sikap kemandirian, mandiri dalam gerak pemikiran maupun dalam gerak operasional organisasi. Dengan independensi ini berarti PMII sudah tidak terikat pada sikap dan tindakan siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan organisasi serta cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan pancasila. Berikut ini isi Deklarasi Munarjati :

    DEKLARASI MUNARJATI

    Bismillahirrahmanirrahim

    Kamu sekalian adalah sebaik-baik ummat yang dititahkan kepada manusia untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar”.

    Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insaf dan yakin serta bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera sekaligus penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya.

    Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak diperlukan insaninsan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta tanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan.

    Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda Indonesia, sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggungjawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

    Bahwa perjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme sesuai dengan jiwa Deklarasi Tawangmangu menurut perkembangannya merupakan sifat-sifat kreatif, keterbukaan dalam sikap dan pembinaan rasa bertanggungjawab.

    Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memohon rahmat Allah SWT, dengan ini menyatakan diri sebagai Organisasi “Independen” yang tidak terkait tindakannya kepada siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila. Tim Perumus Deklarasi Munarjati

    1. Umar Basalim (Jakarta)M
    2. adjidi Syah (Bandung)
    3. Slamet Efendi Yusuf (Yogyakarta)
    4. Man Muhammad Iskandar (Bandung)
    5. Choirunnisa Yafzham (Medan)
    6. Tatik Farichah (Surabaya)
    7. Rahman Idrus
    8. Muis Kabri (Malang)

    Musyawarah Besar PMII Ke-2 Munarjati Malang Jawa Timur tanggal 14 Juli 1972.

    Banyak asumsi-asumsi dari berbagai kalangan ihwal independensi PMII ini, dimulai dari aspek politis, idealis dan filosofis. Intinya ada tiga poin asumsi perihal motivasi PMII mengambil sikap independen yang bisa dirumuskan ke dalam beberapa argumentasi berikut.

    Pertama, adalah kedewasaan. Melihat realita politik saat itu, PMII dituntut untuk dewasa, mempertahankan idealisme dan moral mahasiswa agar tidak terjebak pada kepentingan politik praktis. Jika tetap bernaung di bawah NU yang masih berada dalam wilayah politik praktis, maka PMII akan mengalami kesulitan untuk berkembang sebagai organisasi mahasiswa.

    Kedua, suatu sikap dari manifestasi rasa kejengkelan PMII terhadap NU karna kader-kader PMII yang berkualifikasi bagus tidak pernah diberi kesempatan untuk duduk di legislatif maupun eksekutif. Padahal, NU yang ketika itu sebagai partai politik seharusnya memperhatikan keluhan PMII. Singkatnya, independensi hanya persolan pembagian kursi.

    Ketiga, adalah sebuah taktik. Kondisi politik pasca Orde lama sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Sudah banyak bukti penyokong Orde Baru dibalik menjadi buronan politik, maka independensi merupakan jalan satu-satunya untuk mencari selamat. Jika benar NU dibubarkan berbarengan dengan sistem penyederhanaan partai, PMII masih tetap hidup. Sebab, bukan lagi bagian dari NU. Singkatnya ini berarti independensi bermotif politik.

    Dari ketiga asumsi tersebut, motivasi pada poin kedua dan ketiga itu jelas kurang pas jika dihadapkan pada hakekat PMII sebagai organisasi mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme mahasiswa. Karena itu, motif pertama sebagai proses pendewasaan yang kemudian membawa PMII dan NU pada persamaan ideologi, kultur, tradisi, akidah, dan nilai-nilai yang kemudian Chalid Mawardi menyebutnya dengan istilah Interdependensi adalah alasan yang paling rasional. Berikut ini manifestasi independensi PMII :

    MANIFEST INDEPENDEN PMII

    Bismillahirrahmanirrahim

    Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insaf dan yakin serta bertanggungjawab terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera, selaku penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak diperlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta tanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan.

    Bahwa Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda Indonesia, sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggungjawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

    Bahwa pada dasarnya pengisian kemerdekaan adalah didukung oleh kemampuan intelektual manusiawi dengan sosialisasi ilmu ke sikap kultural guna mengangkat martabat dan derajat bangsa. Bahwa pada hakekatnya independensi sebagaimana telah dideklarasikan di MUNARJATI adalah merupakan manifestasi keadaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang meyakini sepenuhnya terhadap tuntutan-tuntutan keterbukaan sikap, kebebasan berpikir dan pembangunan kreativitas yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.

    Bahwa independensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dimaksudkan dalam mendinamiskan dan mengembangkan potensi kultural yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam untuk terbentuknya pribadi luhur dan bertaqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta bertanggungjawab dalam perjuangan nasional berdasarkan Pancasila. Bahwa dengan independensi Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, tersedia adanya kemungkinan-kemungkinan alternatif yang lebih lengkap lagi bagi cita-cita perjuangan organisasi yang berlandaskan Islam dan berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah.

    Kongres V PMII

    Ciloto Jawa Barat Tanggal 28 Desember 1973

    Keputusan independen PMII ini tidak berjalan mulus tanpa hambatan, terutama dari kalangan kader NU sendiri. Respon para Kyai, dan tokoh NU bermacam-macam dengan berbagai argumentasi masing-masing. Ada yang pro ada yang kontra. Yang pro misalkan seperti Said Budairy yang beranggapan bahwa independensi PMII harus dimaklumi, sebab dengan keadaan politik saat itu PMII ingin tetap eksis dan berkiprah di dunia kepemudaan dan kemahasiswaan, karena lepas dari organisasi induknya. Yang kontra misalkan, Chalid Mawardi melihat NU dalam perspektif sebagai kekuatan politik.

    Dengan memisahnya PMII dari NU berarti pengkaderan dalam tubuh NU akan terputus. Padahal NU membutuhkan kader-kader politik di masa depan. Reaksi lain juga muncul dari para Kyai, bahwa dengan memisahnya PMII dan NU, maka NU tidak lagi bisa mengontrol PMII. Sehingga nantinya dikhawatirkan di PMII akan berkumpul antara putra dan putri, padahal tradisi pesantren selalu memisahkan antara putra dan putri.

    INTERDEPENDENSI PMII-NU

    Kurang lebih 12 tahun lamanya PMII menjadi underbouw NU, berkhidmat dalam politik praktis hingga sampai pada akhirnya menyatakan independen. Akan tetapi, antara PMII dan NU memiliki persamaan-persamaan dalam paham keagamaan dan perjuangan, visi sosial dan kemasyarakatan serta ikatan historis. Di samping itu antara PMII dan NU juga memiliki keterkaitan atas dasar kesamaan nilai, cita-cita, kultur, tradisi, ideologi maupun akidah. Poinnya, bahwa sikap PMII untuk independen ternyata tidak sepenuhnya memisahkan ormas mahasiswa ini dengan Nahdlatul Ulama (NU).

    Independensi ditafsirkan sebagai interdependensi sebagaimana istilah yang ditawarkan Chalid Mawardi.

    Interdependensi PMII-NU merupakan suatu sikap yang tidak saling mengintervensi secara struktural dan kelembagaan, tetapi memiliki visi dan tujuan yang sama. Suatu sikap ini menjadi unik bagi PMII, karna bisa jadi merupakan satu-satunya ormas mahasiswa yang mempunyai istilah Interdependen.

    Oleh karena itu, untuk melahirkan keraguan dan saling curiga maka hubungan itu harus dijalin kembali. Bukan hubungan hierarki struktural, melainkan hubungan kesamaan tujuan dan citacita dengan mengedepankan kedaulatan organisasi penuh. Deklarasi interdependensi PMII-NU kemudian dicetuskan dalam Kongres X PMII pada tanggal 27 Oktober 1991 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.10 Berikut ini

    Deklarasi Interdependensi PMII-NU :

    Bismillahirrahmanirrahim

    1. Sejarah telah membuktikan bahwa PMII adalah dilahirkan dari pergumulan mahasiswa yang bernaung di bawah kebesaran NU, dan sejarah juga telah membuktikan bahwa PMII telah menyatakan independensinya melalui Deklarasi Munarjati tahun 1972.
    2. Kerangka berpikir, perwatakan dan sikap sosial antara PMII dan NU mempunyai persamaan karena dibungkus pemahaman Islam ala Ahlussunah wal Jamaah.
    3. PMII insaf dan sadar bahwa dalam melakukan perjuangan diperlukan untuk saling tolong menolong taawanu ala-l-birri wattaqwa, ukhuwah Islamiyah (Izzul Islam wal muslimin) serta harus mencerminkan mabadi khoiru ummah (prinsip-prinsip umat yang baik), karena itulah PMII siap melakukan kerjasama.
    4. PMII insaf dan sadar bahwa arena dan lahan perjuangannya adalah sangat banyak dan bervariasi sesuai dengan nuansa usia, zaman, dan bidang garapannya.

    Karena antara PMII dan NU mempunyai persamaan-persamaan di dalam persepsi keagamaan dari perjuangan, visi sosial dan kemasyarakatan, ikatan historis, maka untuk menghilangkan keragu-raguan, ketidakmenentuan serta rasa saling curiga, dan sebaliknya untuk menjalin kerja sama program secara kualitatif dan fungsional, baik secara program nyata maupun penyiapan sumber daya manusia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menyatakan siap untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan NU atas dasar prinsip kedaulatan organisasi penuh, INTERDEPENDENSI, dan tidak ada intervensi secara struktural-kelembagaan, serta prinsip mengembangkan masa depan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia.

    Kongres X PB PMII

    Pondok Gede Jakarta, Tanggal 27 Oktober 1991

    Untuk mempertegas Deklarasi Interdependensi PMII-NU ini, maka PMII melalui Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) PB PMII tanggal 24 Desember 1991 di Cimacan, Jawa Barat, merumuskan implementasi interdependensi PMII-NU. Pemikiran tersebut atas dasar sebagai berikut. Pertama, bahwa dalam pandangan PMII ulama sebagai pewaris para Nabi merupakan panutan karena kedalaman ilmu keagamaannya. Interdependensi ditempatkan pada konteks keteladanan ulama dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

    Kedua, adanya ikatan historis yang mempertemukan PMII dan NU. Fakta sejarah menyatakan bahwa cikal bakal kelahiran PMII dan perkembangannya tidak lepas dari peran NU, demikian juga latar belakang sebagian besar warga PMII merupakan warga NU, sehingga memengaruhi cara pikir dan bertindak warga PMII. Adapun pilihan independen PMII tidak dipahami sebagai upaya mengurangi apalagi menghapus makna kesejarahan PMII-NU.

    Ketiga, adanya persamaan paham keagamaan antara PMII dan NU. Keduanya sama-sama mengembangkan suatu paham wawasan keislaman Ahlussunnah wal Jamaah. Implementasi paham Aswaja tersebut tampak juga antar keduanya pada persamaan sikap sosial yang mengedepankan prinsip-prinsip tawasut, itidal, tasamuh dan tawazun. Demikian juga pola pikir dan sikap selektif, akomodatif, integratif sesuai prinsip Al-Muhafadzatu ala-l-Qadimi-l-shalih wa-l- Ahdu bi-l-Jadidi-l-Ashlah.

    Keempat, adanya persamaan kebangsaan. Bagi PMII keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap orang muslim Indonesia. Atas dasar tersebut, maka merupakan keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara Indonesia dengan segala tekad dan kemampuan baik secara individu maupun kelompok.

    Kelima, adanya kesamaan kelompok sasaran. PMII dan NU memiliki mayoritas anggota dari kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Di samping itu, berangkat dari kalangan pedesaan dan basis pendidikan pesantren. Kesamaan lahan perjuangan ini kemudian melahirkan format perjuangan yang relatif sama.

    BASIS INTELEKTUAL

    PMII sebagai ormas mahasiswa yang berbasis kultural pesantren ternyata tidak hanya mengembangkan pemikirannya pada basis keagamaan semata, akan tetapi PMII mampu membangun dan mewujudkan perangkat basis intelektual di kalangan mahasiswa.

    Para aktivis PMII berupaya terus menempa diri dan mengasah kepekaan intelektualitasnya.

    PMII mencurahkan perhatiannya pada diskursus-diskursus penting sekitar liberasi, toleransi, demokrasi, pluralisme, civil society, dan membongkar terhadap ideologi dan doktrin teologi yang membuat masyarakat bisu untuk meminta hak hidup dan berfikir. Maka tak heran jika dalam kajian-kajian ilmiah PMII seringkali ditemukan termterm perihal pemikian wacana Open Society-nya Karl Popper, sosialismenya Karl Marx, masyarakat komunikatifnya Habermas dan sebagainya. Tokoh-tokoh ini sering dijadikan sebagai acuan diskusi di forum-forum PMII.

    Di bidang keislaman, PMII sangat gelisah dengan kelompok Islam yang memakasakan panji dan simbol keislaman pada wilayah kebangsaan dan kekuasaan negara. Mereka kalangan Islamis yang menjadikan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Yusuf al-Qordlowi sebagai landasan utama keagamaan, diimbangi dengan pemikiran-pemikiran liberasi penuh pembebasan Muhammad Arkoun, al-Jabiri, Muhammad Thoha, dan Samir Amin.

    Dengan landasan intelektual itu, maka tak heran jika pada tahun 1990-an PMII mampu melahirkan Lembaga Kajian Islam dan Intelektual (LKiS). Pada awalnya kelompok ini secara intensif menjadikan dirinya sebagai tempat menempa diri dan mengasah kepekaan sosial dan intelektual. Dalam perkembangan selanjutnya LKiS mampu menjadi arus utama gerakan intelektual generasi muda NU melalui program-program kajian, penelitian, penerbitan serta pendidikan.

    Dari semua proses intelektualitas PMII itu, maka dapat dijelaskan itulah mengapa mereka banyak berkiprah di dunia pendidikan, pesantren, universitas, LSM, pers, penerbitan, advokasi, gerakan sosial dan keagamaan. PMII membuktikan bahwa ia adalah sentral dan simpul jaringan intelektual di internal kalangan intelektual muda Islam Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa PMII sangat sadar bahwa setiap gerakan organisasi harus dilandasi dengan modal intelektual yang kemudian akan melahirkan pengembangan dan pengabdian masyarakat yang konkrit.

    KESIMPULAN

    Perjalan salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia bernama PMII telah mencapai pada konsekuensi logis yakni kedinamisan. Untuk menjawab kedinamisan ruang gerak dan pemikiranya, PMII harus melihat sejarah perjalannya. Tanpa melihat realita ruang gerak PMII di masa lalu, rasanya sangat sulit untuk membangun sebuah cara pandang yang baru untuk menjawab tantangan zaman. Maka oleh karena itu, menjadi tantangan bagi kaderkader PMII di masa sekarang untuk membaca dan mengolah gerakan baru yang relevan dengan konteks sosial masyarakat yang berkembang. Dengan begitu, PMII akan tetap mampu untuk menempa diri dengan pemikiran-pemikiran dan gerakan yang lebih mempunyai etos transformatif dan profesionalisme dalam berbagai sektor, serta mematangkan dirinya lewat gerakan-gerakan LSM, media, politik, pendidikan dan sektor-sektor lainnya bersama kelompok-kelompok mahasiswa lain.

    0 Response to "KALIA KADER PMII?? MASA SIH BELUM TAU SEJARAH BERDIRINYA PMII! "

    Post a comment

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel